Peraturan Baru Jokowi Pejabat Yang maju Di Pemilu Presiden Tidak Harus Mundur Dari Jabatannya

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun

2023 yang tidak mengharuskan

Pejabat negara baik menteri hingga wali kota

mundur dari jabatar mereka saat maju di Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). PP ini berlaku mulai Selasa 21 November 2023

Aturan tersebut merupakan perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 2018

tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Presiden, dan Wakil Presiden

Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 dalam peraturan baru ini:

mengubah ayat 1 dan 2 dari pasal 18 PP Nomor 32 Tahun 2018 dan menambahkan ayat 1a.

Sesuai ayat 1a pasal 1 ini maka menteri dan pejabat setingkat menteri

tidak harus mundur ketika maju pilpres

Dan harus mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden.

Peraturan ini juga menghapus pasal 25 pada PP Nomor 32 Tahun 2018.

Dalam peraturan sebelumnya yakni pasal 25

menteri atau pejabat setingkat menteri diharuskan untuk

menyampaikan surat pengunduran diri paling lambat 7 hari sebelum didaftarkan oleh partai politik kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Untuk maju pilpres. Peraturan ini juga menambahkan Pasal 28A

yang disisipkan antara pasal 28 dan pasal 29. Sesuai pasal 28A

maka presiden harus memberikan persetujuan

Permintaan menteri dan pejabat setingkat menteri dalam waktu

paling lama 15 hari setelah menerima surat permintaan persetujuan.