KETUA KPU TERBUKTI MELANGGAR KODE ETIK KARENA MELOLOSKAN GIBRAN CALON WAKIL PRESIDEN

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI

Hasyim Asy'ari mendapatkan sanksi peringatan keras

terakhir oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

(DKPP), Senin (5/2).

Hasyim dinilai melanggar kode etik karena memproses

pendaftaran putra sulung Presiden Jokowi, Gibran

Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, tanpa

mengubah syarat usia minimum capres-cawapres pada

Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 sesuai Putusan

Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023

'Hasyim Asy'ari sebagai teradu 1 terbukti melakukan

pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku

benyelenggara Pemilu," kata Ketua DKPP Heddy Lugito

saat membacakan putusan sidang di Jakarta

Selain Hasyim, DKPP juga menjatuhkan sanksi

peringatan keras kepada 6 Komisioner KPU, yakni

August Mellaz, Betty Epsilo Idroos, Mochamad

Afifuddin, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan

Idham Holik.

DKPP menjelaskan pengadu tidak terima karena KPU

telah menyalahi prosedur dalam membuat aturan

penerimaan calon presiden dan wakil presiden.

Para pengadu berpendapat KPU harus mengubah PKPU

terlebih dahulu terkait syarat usia capres-cawapres usai

keluarnya putusan MK nomor 90 tahun 2023. Putusan

MK menambah ketentuan syarat usia capres-cawapres

dari minimal 40 tahun menjadi boleh di bawah 40 tahun

asalkan pernah dan atau sedang menduduki jabatan

sebagai kepala daerah

Namun, pada kenyataannya, KPU malah langsung

mengeluarkan pedoman teknis dan imbauan untuk

mematuhi putusan MK itu. Hasilnya Gibran yang masih berusia 36 tahun pun bisa tetap lolos pendaftaran

meskipun PKPU belum diubah.